Federasi Jurnalis Internasional : Adili Dalang dan Pelaku Kekerasan Jurnalis

Post on 16 November 2026

Oleh Dian Yuliastuti

ilustrasi kebebasan pers, propaganda kebebasan pers - foto: Jon Tyson on Unsplash

Setiap 2 November diperingati sebagai Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas atas Kejahatan terhadap Jurnalis. Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) beserta afiliasinya di seluruh dunia mendesak pemerintah berbagai negara untuk menyelidiki dan menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis, serta memastikan bahwa mereka yang merancang kejahatan tersebut diseret ke pengadilan. UNESCO menengarai hanya satu dari tujuh kasus pembunuhan jurnalis yang berhasil diadili.

“Di tengah terus berlangsungnya impunitas dan terus terjadinya pembunuhan terhadap jurnalis, pengadopsian Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jurnalis—yang diinisiasi oleh IFJ—tidak boleh ditunda lagi. Negara harus segera bertindak untuk mengakhiri impunitas dan memastikan para otak di balik kejahatan tersebut dimintai pertanggungjawaban,” ujar Presiden IFJ, Zuliana Lainez dalam siaran persnya, 2 November 2026.

Zuliana Lainez mengatakan jurnalis tetap menjadi pekerjaan yang paling berbahaya, bahkan berujung pada konsekuensi mematikan. Data terbaru IFJ, sepanjang 2026, sebanyak 15 jurnalis dan pekerja media di seuruh dunia tewas terkait pekerjaan mereka. Sebanyak lima orang tewas di Palestina, lima di Lebanon,  dua di Kolombia, dua di Yaman dan satu orang di Somalia. Angka ini disebut lebih rendah dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu yakni sebanyak 99 jurnalis. Meski demikian, kata Lainez,  pembunuhan terhadap jurnalis mana pun tetap tidak bisa diterima dan harus diselidiki.

Data Observatoium UNESCO untuk Jurnalis yang Terbunuh, sebanyak 1.600 jurnalis di seluruh dunia terbunuh sepanjang 2005 hingga 2026. Hanya satu dari tujuh kasus yang terselesaikan secara hukum. Untuk peringatan tahun ini, IFJ menyoroti kasus kasus yang mewakili pengecualian ini—khususnya kasus di mana dalang di balik kejahatan tersebut berhasil diadili dan keadilan telah ditegakkan bagi para jurnalis yang dibunuh beserta orang-orang terkasih mereka.

Setiap hari jurnalis menjadi sasaran, diintimidasi, diserang dan dibunuh karena berupaya meminta pertanggungjawaban pihak yang berkuasa. Seringkali, rantai impunitas (kekebalan hukum) mencapai tingkat kekuasaan tertinggi, sehingga pihak yang mendalangi kejahatan dapat lolos dari jerat hukum.

“Siklus kekerasan dan impunitas ini harus diakhiri. Kami mendesak seluruh negara anggota PBB untuk mendukung Konvensi Internasional tentang Keselamatan dan Independensi Jurnalis,” ujarnya.

IFJ memprakarsai pembuatan instrumen hukum mengikat yang mewajibkan negara untuk melindungi jurnalis menyelidiki kejahatan, dan menuntut para pelakunya. “Tidak akan ada kebebasan pers tanpa akuntabilitas. Tidak akan ada keadilan bagi jurnalis selama otak di balik kejahatan tersebut masih bebas berkeliaran.”

Lainez mengatakan pihak yang memerintahkan, dalang perencanaan, dan yang bertanggung jawab atas kejahatan pembunuhan harus ditangkap, dihukum, tak boleh dibiarkan. Karenanya, IFJ menyerukan kepada pemerintah berbagai negara untuk menyelidiki dan menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap jurnalis.

Lainez menegaskan pada kasus yang jarang terjadi tetapi berhasil ini, menunjukkan pola yang sama yakni keadilan tidak terwujud karena adanya kemauan politik. “Tapi karena upaya advokasi yang gigih dari keluarga jurnalis, komunitas jurnalis, kelompok kebebasan pers, dan masyarakat sipil.”

Dia  menegaskan perlunya konvensi PBB yang spesifik dan mengikat, yang mewajibkan negara-negara untuk melindungi jurnalis, menyelidiki kejahatan dan menuntut para pelakunya.

Kasus di Philipina: Gubernur divonis bersalah atas pembunuhan Gerry Ortega

Gerry Ortega, seorang jurnalis lingkungan sekaligus pembawa acara radio, tewas ditembak di Palawan, wilayah Mimaropa, pada Januari 2011 setelah ia mengungkap korupsi yang meluas di pemerintahan daerah. Sosok yang diduga sebagai dalang di balik pembunuhan tersebut, mantan Gubernur Palawan Joel T. Reyes, berhasil menghindari jeratan hukum selama lebih dari 13 tahun melalui berbagai hambatan hukum dan melarikan diri ke luar negeri.

 Pada 11 September 2024, setelah bertahun-tahun melakukan advokasi intensif oleh kelompok-kelompok kebebasan pers—termasuk IFJ—Reyes secara sukarela menyerahkan diri ke kantor Biro Investigasi Nasional (National Bureau of Investigation) di Metro Manila. Reyes akhirnya divonis bersalah pada Agustus 2025 dan dijatuhi hukuman 110 tahun penjara atas tindak pidana korupsi, yang berkaitan dengan penyimpangan Dana Gas Malampaya—kasus yang sempat diungkap oleh Ortega dalam program radionya.

Kolombia: Anggota Kongres divonis bersalah atas pembunuhan jurnalis Orlando Sierra Hernández

Orlando Sierra Hernández, wakil redaktur surat kabar lokal La Patria, ditembak di Manizales, Kolombia bagian barat, pada Januari 2002 dan meninggal dua hari kemudian. Pembunuhannya dikaitkan dengan laporan serta kolom opini yang ia tulis mengenai korupsi dan kekuasaan politik lokal di departemen Caldas.

Kasus ini menjadi contoh langka tercapainya keadilan substansial bagi seorang jurnalis yang dibunuh di Amerika Latin. Pelaku penembakan dan pihak lain yang terlibat dalam eksekusi tersebut telah divonis bersalah, dan pada 2015, mantan anggota Kongres Ferney Tapasco González dijatuhi hukuman sebagai otak di balik kejahatan tersebut.

Putusan ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung Kolombia. Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) menyoroti langkah penting dalam kasus ini: putusan pengadilan yang menetapkan pertanggungjawaban di sepanjang rantai kejahatan, mulai dari pelaku lapangan hingga dalang yang memerintahkan pembunuhan tersebut.

 Komunitas jurnalis juga memainkan peran penting dalam mendorong upaya pencarian keadilan. Beberapa media besar di Kolombia bersatu membentuk "Proyek Manizales" (Manizales Project). Investigasi kolaboratif ini mengungkap bukti mengenai kepentingan politik di balik kejahatan tersebut, menyediakan materi yang kemudian digunakan dalam penyidikan pidana, serta membantu menjaga tekanan publik agar kasus ini diselidiki secara tuntas.                                    

Denmark: Seorang pria divonis bersalah atas pembunuhan jurnalis lepas asal Swedia, Kim Wall

Pada Agustus 2017, jurnalis lepas asal Swedia, Kim Wall, tewas saat berada di dalam kapal selam sipil bersama penciptanya, Peter Madsen. Wall—yang pernah menulis untuk berbagai media seperti The Guardian, The New York Times, dan South China Morning Post—berencana menulis artikel mengenai kapal selam rakitan Madsen.

 Ia menaiki kapal tersebut di Pelabuhan Kopenhagen pada 10 Agustus 2017. Jenazahnya ditemukan di sebuah pantai di sebelah selatan Kopenhagen pada 21 Agustus, sepuluh hari setelah ia dilaporkan hilang.

 Pada April 2018, Madsen dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana, kekerasan seksual berat, dan penodaan jenazah, lalu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

 

Tuntutan untuk Dalang Kejahatan Terhadap Jurnalis di Indonesia

Di Indonesia, kasus pembunuhan dan kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia juga terhalang impunitas. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Nany Afrida mengatakan Indonesia yang mengaku sebagai negara demokratis tetapi impunitas masih terjadi terhadap pelaku kekerasan dan pembunuhan jurnalis.

 “Sama seperti yang dilaporkan Federasi Jurnalis Internasional (IFJ), sebagai negara demokratis seharusnya lebih baik, tapi nyatanya impunitas masih terjadi,” ujar Nany pada 13 Nopember 2026.

Merujuk pada laporan tahunan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia 2026 dan Komite Kekerasan Jurnalis (KKJ), sepanjang tahun ini tercatat terjadi 49 kekerasan terhadap jurnalis. Dari angka tersebut, jenis kekerasan yang terbanyak menimpa jurnalis atau media berupa ancaman (14 kasus), disusul serangan digital dan serangan fisik masing-masing enam kasus dan teror /intimidasi lima kasus. Jenis kekerasan lainnya berupa pelarangan liputan, pelecehan, penghapusan hasil liputan, perusakan/perampasan alat kerja, penuntutan hukum dan penahanan.

Sedangkan pelaku kekerasan pada 2026 ini terbanyak dilakukan oleh aparat kepolisian (19 kasus), aparat TNI dan warga masing-masing 11 kasus. Nany menyebutkan impunitas terjadi pada pelaku dari unsur aparat kepolisian dan TNI. Sementara jika ada pelaku kekerasan dari sipil biasanya diselesaikan dengan permintaan maaf. Permintaan maaf tidak menyelesaikan masalah karena ini merupakan tindakan pidana.

“Jika pelakunya polisi dan tentara, kasusnya tidak selesai. Kita meminta mereka transparan atas penyelesaian kasus dan hukuman kepada pelakunya tapi susah mendapatkan informasinya,” ujar Nany lagi.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis, media dan impunitas terhadap pelakunya, menjadi kekhawatiran tersendiri di dunia jurnalistik di Indonesia. Nany mengkhawatirkan ke depan jika ada kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis atau media, pelakunya atau dalangnya tidak tersentuh hukum. “Kasus-kasus yang ada saja hingga sekarang masih gelap, apalagi nanti,”tuturnya.

 

Pada 2024, jurnalis Tribata TV, Rico Sempurna Pasaribu tewas dibakar bersama beberapa keluarganya. Tiga pelakunya divonis hukuman penjara seumur hidup dan 20 tahun penjara tetapi dalangnya masih bebas. Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang diduga terlibat tidak pernah diusut. LBH Medan, bersama keluarga korban dan Komite Keadilan Jurnalis (KKJ) mendesak dugaan keterlibatan anggota Tentara Nasional ini diusut tuntas.

Kasus ini pun mendapat sorotan  sejumlah lembaga pers internasional. Committee to Protect Journalists —organisasi nirlaba independen dunia yang mempromosikan kebebasan pers dan hak jurnalis—mendesak kepolisian membuka kembali investigasi kasus kematian wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu dan keluarganya. Mereka menilai masih terdapat kejanggalan, dokumen, berkas penyidikan militer, kesaksian dan wawancara sejumlah pihak diabaikan.

Committee dan Free Press Unlimited (FPU) membuat Laporan gabungan berjudul “Impunity in Indonesia: The leads left unfollowed in journalist Rico Sempurna Pasaribu’s murder”. Laporan ini menyoroti lemahnya upaya Indonesia dalam mengakhiri impunitas terhadap kejahatan pada jurnalis dan mengungkap kejanggalan dalam proses penyelidikan kematian Rico. “Adili setiap personel militer yang terlibat di pengadilan sipil,” kata Direktur Asia Pacific Committee to Protect Journalists, Beh Lih Yi, pada 22 Juni 2026. (Tempo.co, 22 Juni 2026).

Peneliti senior di Free Press Unlimited, Jules Swinkels juga mengatakan sistem peradilan militer di Indonesia tidak menyelidiki secara independen kemungkinan keterlibatan personel militer itu.

**

Mengingat Kasus Pembunuhan Prabangsa

Salah satu jurnaIis yang dibunuh karena pekerjaannya yakni Anak Agung Gde Bagus Narendra Prabangsa, wartawan Radar Bali. Ia ditemukan tewas setelah hilang beberapa hari pada Februari 2009. Dia dibunuh atas suruhan Nyoman Susrama, adik kandung Bupati Bangli. Susrama dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 2010 dan sempat akan diremisi hukumannya namun diprotes oleh komunitas jurnalis.

Kasus Prabangsa ini, satu kasus yang terungkap pelaku dan dalang pembunuhannya. Beberapa kasus yang belum terungkap misalnya pembunuhan Fuad M Syarifuddin (Udin), wartawan Harian Bernas Yogya (1996), pembunuhan Herliyanto, wartawan lepas harian Radar Surabaya (2006), kematian Ardiansyah Matrais, wartawan Tabloid Jubi dan Merauke TV (2010), dan kasus pembunuhan Alfrets Mirulewan, wartawan Tabloid Mingguan Pelangi di Pulau Kisar, Maluku Barat.

Dalam buku Jejak Darah Setelah Berita yang ditulis Abdul Manan dan Sunudyantoro, diterbitkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada 29 Februari 2012 menyebutkan terdapat belasan kasus pembunuhan terhadap jurnalis dalam 15 tahun terakhir, delapan diantaranya diduga dibunuh lantaran profesinya sebagai wartawan.


Bagikan